Prompt Hukum & Legal

Anda membantu seorang profesional dalam meninjau draf kontrak. Anda bukan pengacara: tugas Anda adalah menandai poin kewaspadaan untuk divalidasi oleh ahli hukum, bukan memberikan pendapat hukum final.

Berikut adalah klausul yang perlu dianalisis dari [jenis kontrak, misal: perjanjian jasa] antara [pihak 1] dan [pihak 2] berdasarkan hukum Indonesia: [teks klausul].

Analisis: apa maksud klausul ini dalam bahasa sehari-hari, pihak mana yang paling diuntungkan, poin kewaspadaan (ketidakseimbangan, ambiguitas, atau hal yang hilang seperti batasan tanggung jawab/limitation of liability, syarat terminasi, hak kekayaan intelektual), pertanyaan spesifik untuk diajukan ke pihak lawan, dan 1-2 usulan revisi yang lebih seimbang sebagai dasar negosiasi.

Akhiri dengan daftar poin yang wajib dikonsultasikan dengan pengacara sebelum penandatanganan.

Bantu saya menyiapkan Syarat dan Ketentuan (S&K) untuk [nama perusahaan], yang menjual [produk atau jasa] kepada [target pelanggan: B2B, individu, atau keduanya] melalui [metode penjualan: online, invoice/penawaran, langganan].

Buat checklist lengkap poin yang harus diputuskan, disusun berdasarkan tema: pembentukan kontrak (pemesanan, penerimaan), harga dan pembayaran (termin, denda keterlambatan, DP), pengiriman atau pelaksanaan (tenggat waktu, force majeure), tanggung jawab (batasan ganti rugi), hak kekayaan intelektual, terminasi, kebijakan pengembalian dana/retur (sesuai UU Perlindungan Konsumen), perlindungan data pribadi (UU PDP), serta hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa (domisili hukum/arbitrase).

Untuk setiap poin: jelaskan opsi yang tersedia beserta konsekuensi praktisnya, dan ajukan pertanyaan agar saya bisa mengambil keputusan. Tandai klausul baku yang dilarang menurut regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen akhir harus divalidasi oleh ahli hukum.

Susun draf surat Somasi (Teguran) yang dikirim oleh [pengirim] kepada [penerima], terkait [objek sengketa, misal: faktur belum dibayar, wanprestasi jasa, pengembalian deposit]. Fakta: [kronologi kejadian dengan tanggal]. Dasar: [kontrak, PO, atau perjanjian yang relevan]. Tuntutan: [apa yang diminta] dalam jangka waktu [tenggat waktu, misal: 7 hari kerja].

Struktur: ringkasan fakta yang objektif dan bertanggal, pengingat atas kewajiban yang belum dipenuhi, tuntutan yang jelas dengan tenggat waktu, penyebutan istilah 'Somasi' secara eksplisit, pernyataan langkah hukum selanjutnya jika tidak diindahkan (gugatan perdata, laporan, dll), serta reservasi hak (reservation of rights).

Gunakan nada formal, tegas, dan dingin. Maksimal satu halaman. Sebutkan lampiran bukti yang disertakan dan ingatkan untuk mengirim via kurir tercatat atau surat resmi. Surat ini adalah draf awal: Anda tidak memberikan nasihat hukum final.

Bantu saya melakukan audit awal kepatuhan UU PDP untuk [perusahaan], [bidang usaha], dengan [jumlah] karyawan. Data yang kami proses: [jenis data: pelanggan, prospek, karyawan, kandidat]. Alat yang digunakan: [CRM, WhatsApp Business, analytics, payroll]. Kami belum memiliki Petugas Pelindungan Data (DPO): [ya/tidak].

Pandu saya per aktivitas pemrosesan: tujuan pengolahan, dasar hukum (persetujuan, kewajiban kontrak, atau kepentingan sah), durasi penyimpanan, penerima data, dan kemungkinan transfer data ke luar negeri melalui alat yang digunakan.

Identifikasi celah yang paling umum untuk struktur seperti kami di Indonesia (kurangnya formulir persetujuan, kebijakan privasi tidak update, tidak ada prosedur penghapusan data, atau kontrak vendor tanpa klausul PDP). Berikan rencana aksi dalam 5 langkah. Diagnosis ini bukan pengganti audit legal formal.

Bandingkan dua versi klausul atau kontrak [jenis kontrak] berdasarkan hukum Indonesia ini. Jelaskan apa yang berubah dan apa implikasinya bagi [pihak yang saya wakili].

Versi Awal: [teks versi 1]

Versi Revisi: [teks versi 2]

Hasilkan: tabel perbandingan (teks sebelum, teks sesudah, dampak perubahan), analisis perubahan signifikan (siapa yang diuntungkan, risiko baru yang muncul), perubahan halus yang mungkin terlewat (perubahan kata 'dan' menjadi 'atau', perubahan jangka waktu, penghapusan batasan ganti rugi), dan daftar poin untuk dinegosiasikan ulang berdasarkan prioritas.

Jangan pernah menyatakan perubahan itu 'aman' secara hukum: jelaskan faktanya dan arahkan saya ke pengacara untuk keputusan final.

Anda membantu profesional dalam meninjau kontrak. Anda bukan pengacara: tugas Anda meringkas dan menandai poin penting, bukan memberi pendapat hukum final.

Berikut teks [jenis kontrak] antara [pihak 1] dan [pihak 2] berdasarkan hukum Indonesia: [teks kontrak].

Buat ringkasan maksimal satu halaman: objek kontrak dalam 2 baris, kewajiban utama setiap pihak (daftar), nilai kontrak dan termin pembayaran, durasi dan syarat perpanjangan, syarat pengakhiran (terminasi, pemberitahuan, denda), klausul sensitif (tanggung jawab, eksklusivitas, HAKI, non-kompetisi) dengan penjelasan singkat, serta kalender tenggat waktu penting.

Akhiri dengan 3 poin yang paling perlu ditinjau ulang oleh pengacara sebelum tanda tangan, diurutkan berdasarkan tingkat risiko.

Anda menyiapkan peninjauan kontrak untuk profesional. Tandai poin kewaspadaan untuk divalidasi pengacara, tanpa memberikan pendapat hukum final.

Kontrak Jasa berdasarkan hukum Indonesia antara [penyedia jasa] dan [klien]. Saya mewakili [pihak saya]. Teks: [teks kontrak]. Fokus saya: [misal: membatasi tanggung jawab, mengamankan pembayaran].

Analisis kontrak per bagian: ruang lingkup jasa (apakah cukup spesifik untuk menghindari pekerjaan tambahan gratis?), kewajiban (usaha terbaik vs hasil pasti), harga dan termin pembayaran (termasuk PPN 11-12%), kepemilikan hasil kerja, batasan tanggung jawab, durasi dan terminasi, kerahasiaan, dan sub-kontrak.

Untuk setiap bagian: jelaskan maksud teks, siapa yang diuntungkan, dan apa yang kurang. Akhiri dengan tabel 5 revisi prioritas beserta usulan kalimat alternatif. Hasil ini akan menjadi dasar diskusi saya dengan penasihat hukum.

Bantu seorang pemilik bisnis menyiapkan analisis draf kemitraan strategis. Anda bukan pengacara: Anda menyiapkan kerangka berpikir, validasi akhir tetap pada ahli hukum.

Konteks: [perusahaan] berencana bermitra dengan [mitra] terkait [objek: referral, distribusi, pengembangan bersama]. Draf kontrak: [teks atau poin utama]. Target saya: [tujuan].

Periksa: pembagian pendapatan dan cara penghitungannya (apakah bisa diverifikasi?), eksklusivitas yang diminta (durasi, wilayah, jenis klien), komitmen volume atau sumber daya dari tiap pihak, kepemilikan data pelanggan, durasi dan syarat pengakhiran, serta nasib proyek yang sedang berjalan jika kemitraan putus.

Format: tabel dua kolom 'apa yang saya berikan / apa yang saya terima', daftar ketidakseimbangan, pertanyaan untuk mitra sebelum negosiasi, dan poin untuk diajukan ke pengacara.

Anda membantu profesional yang akan menandatangani kontrak sewa komersial (ruko/kantor). Siapkan poin analisis dan pertanyaan, tanpa pendapat hukum final (validasi ke notaris atau pengacara).

Draf sewa lokasi di [kota], untuk [jenis usaha], nilai sewa [jumlah], durasi [lama sewa]. Teks atau poin yang diketahui: [teks sewa].

Tinjau poin sensitif: klausul peruntukan (apakah mencakup jenis usaha saya dan pengembangannya?), pembagian biaya maintenance (IPL), pajak (PPh Final 4(2)), dan perbaikan antara pemilik dan penyewa, kenaikan harga sewa, deposit (jaminan), syarat pengalihan sewa, serta kondisi pengembalian ruangan.

Untuk setiap poin: jelaskan apa yang tertulis, apa yang biasanya bisa dinegosiasikan di pasar Indonesia, dan pertanyaan untuk pemilik. Akhiri dengan daftar dokumen yang harus diminta (sertifikat, IMB/PBG, bukti bayar PBB) sebelum tanda tangan.

Siapkan peninjauan Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk profesional. Tandai poin kewaspadaan; validasi akhir tetap oleh pengacara jika risiko tinggi.

NDA diajukan oleh [pihak lain] dalam rangka [konteks: diskusi bisnis, proyek bersama, due diligence]. Posisi saya: [pemberi informasi, penerima, atau keduanya]. Teks: [teks NDA].

Periksa: definisi informasi rahasia (terlalu luas atau kabur?), sifat kewajiban (satu arah atau timbal balik?), durasi perjanjian dan durasi kerahasiaan setelah kontrak berakhir, pengecualian standar (informasi publik, sudah diketahui sebelumnya), tujuan penggunaan informasi yang diizinkan, pengembalian/penghancuran data, dan sanksi pelanggaran.

Format: ringkasan 5 baris tentang komitmen nyata saya, daftar klausul tidak seimbang dengan usulan revisi, dan vonis 'siap tanda tangan / perlu negosiasi' beserta alasannya.

Bantu profesional mengevaluasi klausul non-kompetisi sebelum tanda tangan. Anda bukan pengacara: siapkan analisis dan pertanyaan, validasi tetap pada ahli hukum.

Konteks: klausul terdapat dalam [jenis kontrak: kerja, akuisisi, jasa, pemegang saham]. Saya adalah [pihak terkait]. Teks klausul: [teks]. Rencana bisnis saya ke depan: [deskripsi].

Analisis klausul berdasarkan standar kewajaran di Indonesia: batasan waktu, batasan geografis, batasan bidang usaha yang spesifik, adanya kompensasi (jika ada), dan proporsionalitas dengan kepentingan yang dilindungi.

Jelaskan secara konkret apa yang dilarang bagi saya, berikan contoh nyata terkait rencana saya, tandai apa yang berlebihan atau tidak jelas, dan usulkan 2 revisi yang lebih adil. Akhiri dengan pertanyaan untuk pengacara mengenai keabsahan klausul ini dalam kasus spesifik saya.

Bantu profesional meninjau klausul Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam kontrak kreatif (desain, software, konten, foto/video). Tandai poin kewaspadaan; pengacara harus memvalidasi jika nilai kontrak besar.

Konteks: [saya kreator / saya klien] dalam kontrak terkait [jenis hasil kerja]. Klausul: [teks klausul]. Rencana penggunaan: [misal: website, iklan, produk, dijual kembali].

Periksa: apa yang sebenarnya dialihkan (hak cipta penuh, lisensi pakai, atau tidak disebutkan?), media dan cara penggunaan yang dicakup, wilayah dan durasi, nasib file mentah (source files) dan elemen pracetak, hak untuk mengubah/adaptasi, penyebutan nilai pengalihan hak, serta jaminan originalitas.

Format: tabel 'ada / tidak ada / tidak jelas', konsekuensi konkret bagi saya, dan 2 draf alternatif untuk negosiasi.

Siapkan analisis klausul batasan tanggung jawab (limitation of liability) untuk profesional. Jelaskan faktanya; penilaian keabsahan tetap oleh pengacara.

Klausul dari [jenis kontrak] berdasarkan hukum Indonesia. Saya mewakili [pihak saya]. Teks: [teks klausul]. Nilai kontrak: [jumlah]. Risiko terburuk yang mungkin terjadi: [risiko konkret].

Analisis: batas maksimal ganti rugi (nilai tetap atau kelipatan nilai kontrak, apakah sebanding dengan potensi kerugian?), jenis kerugian yang dikecualikan (kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, kehilangan data), kondisi di mana batasan ini tidak berlaku (kelalaian berat/gross negligence, kesengajaan), dan kesesuaian dengan asuransi.

Format: skenario konkret ('jika [kejadian] terjadi, klausul ini berarti...'), ketidakseimbangan yang ditemukan, usulan batas ganti rugi yang lebih masuk akal, dan poin untuk diputuskan oleh pengacara.

Bantu profesional memahami cara mengakhiri kontrak, baik sebelum tanda tangan atau saat berjalan. Jelaskan apa yang tertulis; strategi keluar akan divalidasi dengan pengacara.

Kontrak: [jenis kontrak] antara [para pihak], berjalan sejak [tanggal] atau draf baru. Teks klausul durasi dan terminasi: [teks]. Situasi saya: [alasan ingin keluar].

Buat pemetaan lengkap: durasi awal dan perpanjangan (otomatis?), syarat pengakhiran karena wanprestasi (prosedur somasi, waktu perbaikan), pengakhiran sepihak (pemberitahuan, denda), kondisi khusus (force majeure, perubahan struktur pemilik), dan biaya setiap skenario (pembayaran tersisa, pinalti, nasib hasil kerja).

Format: tabel per skenario dengan syarat, waktu, biaya, dan risiko, kalender tanggal penting yang tidak boleh terlewat, serta poin ambigu untuk diklarifikasi dengan pengacara.

Bantu saya menyiapkan Syarat Layanan (Terms of Service) untuk [layanan: web, aplikasi, platform] yang dikelola oleh [perusahaan]. Fitur utama: [fungsi utama]. Model bisnis: [gratis, langganan, freemium, iklan]. Pengguna: [individu, profesional, keduanya].

Buat daftar poin yang harus diputuskan: pendaftaran akun (syarat, usia minimum), aturan penggunaan dan perilaku terlarang, konten buatan pengguna (lisensi yang diberikan ke platform, moderasi), ketersediaan layanan dan maintenance (SLA), HAKI platform, batasan tanggung jawab pengelola, pembekuan akun (alasan, prosedur), perubahan S&K, dan hukum yang berlaku.

Untuk setiap poin: jelaskan opsi dan konsekuensinya, serta ajukan pertanyaan untuk saya putuskan. Tandai poin sensitif terkait perlindungan konsumen. Dokumen akhir harus disusun atau divalidasi oleh pengacara.

Bantu saya memeriksa informasi legal pada website [URL atau nama site], dikelola oleh [perusahaan, bentuk badan hukum], [bidang usaha]. Website menyediakan: [konten: profil, toko online, blog, janji temu].

Buat checklist informasi yang diwajibkan untuk penyelenggara sistem elektronik di Indonesia: identitas pengelola (nama perusahaan, alamat kantor, legalitas), kontak resmi, informasi PSE (jika sudah terdaftar di Kominfo), dan tergantung bidangnya: nomor izin usaha (NIB), keanggotaan asosiasi profesi, atau informasi terkait transaksi online.

Bandingkan dengan informasi saat ini: [teks legal saat ini]. Hasilkan: tabel celah informasi (yang harus ada vs yang ada), draf teks yang diperbarui, dan daftar poin untuk divalidasi ahli hukum, terutama jika bisnis Anda masuk kategori diatur (regulated).

Bantu saya menyiapkan Kebijakan Privasi untuk [situs atau layanan] oleh [perusahaan]. Data yang dikumpulkan: [data: formulir kontak, akun pelanggan, pesanan, newsletter, cookies, lamaran kerja]. Alat pihak ketiga: [CRM, email marketing, analytics, payment gateway, hosting].

Untuk setiap pengumpulan data, bantu saya merumuskan: tujuan dalam bahasa sederhana, dasar hukum sesuai UU PDP, durasi penyimpanan, penerima data/sub-prosesor, dan transfer data ke luar negeri.

Buat kerangka lengkap kebijakan privasi dengan draf teks dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti (tanpa jargon berlebih), bagian tentang hak pemilik data dan cara menggunakannya, serta bagian cookies. 

Aturan: hanya deskripsikan apa yang benar-benar dilakukan, tandai dengan [PERLU KONFIRMASI] poin yang belum pasti. Dokumen wajib divalidasi oleh ahli kepatuhan data.

Bantu saya menyusun catatan inventaris pemrosesan data untuk aktivitas berikut: [aktivitas, misal: rekrutmen, newsletter, CCTV kantor, database pelanggan] pada [perusahaan], [bidang], [jumlah] karyawan.

Informasi yang saya miliki: [deskripsi: siapa yang menggunakan, alat apa, data apa, sejak kapan].

Pandu saya per kolom: tujuan utama dan tambahan, dasar hukum (sesuai UU PDP), kategori subjek data, kategori data (tandai jika ada data spesifik/sensitif), penerima internal dan eksternal, vendor/prosesor data, transfer data internasional, durasi penyimpanan yang disarankan, serta langkah keamanan yang sudah ada atau masih kurang.

Format: tabel inventaris siap pakai, daftar [PERLU KONFIRMASI], dan 3 tindakan prioritas untuk aktivitas ini. Dokumen ini bukan pengganti jasa konsultan kepatuhan.

Bantu saya menyiapkan tanggapan atas permintaan hak pemilik data yang diterima oleh [perusahaan]. Permintaan: [jenis: akses, koreksi, penghapusan, penarikan persetujuan] oleh [subjek: pelanggan, mantan karyawan, prospek] pada [tanggal], melalui [saluran]. Isi permintaan: [teks atau ringkasan].

Pandu saya: verifikasi identitas pemohon yang wajar, cakupan data yang diminta, pendataan data di sistem kami ([alat]), pengecualian yang mungkin berlaku (kewajiban simpan data pajak/hukum, sengketa berjalan), dan tenggat waktu tanggapan sesuai UU PDP.

Hasilkan: rencana aksi internal langkah demi langkah, draf jawaban kepada pemohon dalam bahasa Indonesia yang sopan dan jelas, serta format pencatatan permintaan untuk bukti kepatuhan. Tandai jika permintaan ini memerlukan konsultasi hukum sebelum dijawab.

Bantu perusahaan menyusun langkah reaksi atas dugaan kebocoran data pribadi. Anda mengatur langkah teknis dan administratif; keputusan pelaporan resmi harus divalidasi ahli hukum.

Situasi: [perusahaan] menemukan [insiden: akses ilegal, kebocoran database, ransomware, salah kirim email massal] pada [tanggal]. Data terdampak: [jenis data dan estimasi jumlah]. Subjek data: [pelanggan, karyawan, dll].

Susun prosedur: isolasi insiden dan pengamanan bukti, evaluasi fakta (apa yang bocor, berapa banyak, apa risiko bagi pemilik data), dokumentasi internal insiden, analisis kewajiban lapor ke otoritas terkait (Kominfo/Lembaga PDP) dalam batas waktu yang ditentukan, serta notifikasi ke subjek data jika risiko tinggi.

Format: kronologi aksi dengan penanggung jawab, draf formulir insiden, draf pesan untuk subjek data jika diperlukan, dan daftar poin untuk divalidasi ahli hukum sebelum melapor.

Bantu perusahaan memeriksa klausul perlindungan data dalam kontrak vendor. Tandai kekurangan yang ada; validasi tetap oleh ahli kepatuhan.

Konteks: [perusahaan] menunjuk [vendor: hosting, agensi, SaaS, payroll] untuk memproses [jenis data] untuk tujuan [tujuan]. Draf kontrak/addendum: [teks tersedia].

Periksa keberadaan komitmen vendor: pemrosesan hanya berdasarkan instruksi, kerahasiaan staf, deskripsi langkah keamanan, aturan sub-prosesor lain, bantuan untuk permintaan hak pemilik data dan insiden kebocoran, nasib data di akhir kontrak (kembalikan/hapus), hak audit, serta lokasi penyimpanan data.

Format: tabel 'komitmen wajib / ada atau tidak / kutipan kontrak', daftar pertanyaan untuk vendor, dan penilaian risiko jika kontrak tetap seperti itu. Jangan simpulkan kontrak sudah 'patuh sepenuhnya': daftar apa yang kurang.

Susun draf surat pemutusan kontrak yang dikirim oleh [perusahaan] kepada [vendor/supplier], terkait kontrak [objek kontrak] tanggal [tanggal]. Alasan: [alasan: kebutuhan selesai, tidak puas, pindah vendor, pelanggaran]. Klausul terminasi: [teks klausul: masa pemberitahuan, cara notifikasi]. Tanggal berakhir yang diinginkan: [tanggal].

Struktur: identitas kontrak yang jelas, pernyataan tegas pemutusan kontrak dengan dasar pasal yang relevan, tanggal efektif dengan menghitung masa pemberitahuan (notice period), status pekerjaan/pembayaran yang tersisa, permintaan praktis (pengembalian data, serah terima, konfirmasi tertulis).

Gunakan nada netral dan profesional. Jika ada pelanggaran, sebutkan secara faktual dengan bukti. Maksimal satu halaman. Ingatkan cara pengiriman sesuai kontrak (biasanya surat resmi bertanda tangan). Draf ini harus ditinjau ahli hukum jika ada potensi sengketa atau nilai kontrak besar.

Bantu profesional yang baru menerima surat somasi. Siapkan analisis dan draf jawaban; jika nilai sengketa besar, jawaban wajib divalidasi pengacara sebelum dikirim.

Somasi diterima oleh [perusahaan] dari [pengirim] pada [tanggal], menuntut [tuntutan: bayar, laksanakan, hentikan]. Teks somasi: [teks]. Fakta dari sisi saya: [versi saya, dengan tanggal dan bukti].

Analisis dulu: apa poin tuduhan dan tuntutan secara spesifik, tenggat waktu yang diberikan, bagian mana dari versi saya yang membantah atau mengklarifikasi tuduhan, bukti yang mendukung posisi saya, dan titik lemah saya.

Siapkan draf jawaban: konfirmasi penerimaan secara faktual, tanggapan poin demi poin tanpa mengakui kesalahan yang tidak perlu, posisi yang diambil (penolakan berdasar, usulan solusi damai, atau minta bukti tambahan), serta reservasi hak hukum. Nada tegas dan sopan. Akhiri dengan daftar alasan mengapa harus segera ke pengacara.

Susun draf surat sanggahan tagihan dari [perusahaan] kepada [vendor]. Faktur: [nomor, tanggal, jumlah]. Hal yang disanggah: [alasan: jasa belum selesai, harga tidak sesuai penawaran, jumlah salah, denda tidak berdasar]. Bukti pendukung: [penawaran, PO, chat, surat jalan].

Struktur: referensi faktur yang jelas, pengingat kesepakatan awal (kutip penawaran/kontrak), penjelasan faktual per poin yang disanggah beserta buktinya, pemisahan jelas antara bagian yang disanggah dan yang disetujui (dengan tawaran membayar bagian yang tidak bermasalah), permintaan solusi (revisi faktur, nota kredit, atau bukti tambahan), tenggat waktu respon.

Nada faktual, tidak agresif namun tidak terlalu kompromis; hindari pengakuan implisit atas bagian yang disanggah. Maksimal satu halaman. Sebutkan lampiran bukti. Tandai jika kasus ini memerlukan bantuan pengacara sebelum surat dikirim.

Bantu profesional menyiapkan penyelesaian sengketa dengan klien secara musyawarah (kekeluargaan). Strukturkan berkas dan langkahnya; keputusan mengikat harus divalidasi pengacara jika buntu.

Sengketa antara [perusahaan] dan [klien] mengenai [objek: hasil kerja, pembayaran, cacat produk, keterlambatan]. Kronologi: [fakta bertanggal]. Nilai sengketa: [jumlah]. Target saya: [tujuan] dan apa yang bisa saya kompromikan: [batas toleransi].

Hasilkan: ringkasan sengketa (fakta, poin ketidaksepakatan, bukti yang ada/kurang), analisis kekuatan dan kelemahan posisi berdasarkan data, strategi musyawarah bertahap (diskusi langsung, usulan tertulis, mediasi), dan draf pesan/surat usulan perdamaian tanpa mengakui kesalahan secara hukum.

Akhiri dengan tanda-tanda kapan jalur damai dianggap gagal dan harus ke pengacara, serta daftar dokumen yang harus disiapkan sejak sekarang.

Bantu saya menyiapkan berkas untuk diserahkan ke pengacara terkait [kasus: sengketa bisnis, wanprestasi, hutang piutang, sengketa sewa]. Situasi saya: [ringkasan]. Bukti yang ada: [daftar: kontrak, email, invoice, foto, chat WA].

Atur berkas: buat kronologi lengkap dan bertanggal berdasarkan cerita saya, tandai bagian yang belum pasti; buat daftar bukti (bundel) yang diberi nomor urut kronologis dengan keterangan apa yang dibuktikan oleh tiap dokumen; identifikasi bukti yang masih kurang; buat ringkasan satu halaman untuk dibaca pengacara (para pihak, fakta, tuntutan, nilai sengketa, urgensi/tenggat waktu).

Siapkan juga 10 pertanyaan untuk pertemuan pertama: peluang menang, strategi, estimasi biaya/success fee, durasi proses, opsi damai. Jangan buat analisis hukum sendiri: berkas ini untuk memudahkan kerja pengacara, bukan menggantikannya.

Bantu kreditur profesional menyiapkan berkas penagihan hutang terhadap debitur. Atur dokumen dan verifikasi awal; prosedur hukum tetap dilakukan oleh pengacara atau jasa penagihan resmi.

Piutang [perusahaan] terhadap [debitur: perusahaan/individu]: [jumlah] berdasarkan [dasar: faktur, kontrak, surat pengakuan hutang]. Riwayat: [penagihan yang sudah dilakukan, somasi yang sudah dikirim atau belum].

Verifikasi prasyarat umum: piutang berasal dari perjanjian sah, jumlahnya pasti, sudah jatuh tempo, dan perlunya somasi terakhir. Buat daftar bukti yang harus dikumpulkan: kontrak/PO yang ditandatangani, faktur, surat jalan/bukti kerja, riwayat chat/email penagihan, bukti kirim somasi, rekening koran.

Hasilkan: checklist bukti dengan statusnya (ada, perlu dicari, hilang), kronologi piutang, titik lemah berkas, dan pertanyaan untuk pengacara sebelum mengajukan gugatan atau permohonan PKPU/Pailit.

Bantu pemilik bisnis memutuskan langkah menghadapi sengketa: lanjut jalur damai atau mulai langkah hukum. Atur kriteria penilaian; evaluasi peluang menang tetap oleh pengacara.

Sengketa: [deskripsi], nilai sengketa [jumlah], lawan [profil: klien, vendor, skala bisnis dan reputasi finansial], hubungan bisnis [ingin dijaga atau sudah putus], upaya damai yang sudah dilakukan [riwayat], bukti yang ada [kekuatan berkas].

Buat matriks keputusan: untuk setiap opsi (negosiasi langsung, mediasi, gugatan perdata/arbitrase), evaluasi estimasi biaya (uang dan waktu pimpinan), durasi realistis di Indonesia, dampak reputasi, risiko jika kalah, dan kemungkinan uang kembali jika lawan tidak punya aset (solvabilitas). 

Format: tabel perbandingan, analisis titik balik (kapan langkah hukum menjadi rasional), rekomendasi bersyarat, dan daftar hal yang harus divalidasi pengacara sebelum ketok palu.

Bantu profesional menyiapkan poin-poin Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) untuk mengakhiri sengketa. Anda menyusun poin diskusi; draf final wajib dibuat atau divalidasi pengacara karena sifatnya yang final dan mengikat.

Sengketa antara [perusahaan] dan [pihak lain] terkait [objek]. Kesepakatan prinsip yang dicapai: [poin: jumlah bayar, diskon, jadwal bayar, lanjut/putus hubungan].

Buat daftar poin yang harus dikunci: identitas lengkap para pihak, ringkasan sengketa, komitmen timbal balik yang jelas (tanpa komitmen dua arah, perjanjian lemah), cakupan pelepasan hak (apakah hanya sengketa ini atau semua klaim di masa depan?), cara bayar dan jaminan jika dicicil, kerahasiaan kesepakatan, nasib laporan/gugatan yang sudah berjalan, konsekuensi jika ingkar janji.

Format: untuk setiap poin, berikan opsi dan konsekuensi praktisnya. Akhiri dengan jebakan umum dalam perjanjian perdamaian yang buruk.

Tinjau draf penawaran (quotation/proforma) sebelum dikirim untuk memastikan komitmen dan proteksi Anda. Anda menandai poin kewaspadaan; S&K lengkap tetap divalidasi pengacara.

Penawaran dari [perusahaan] untuk [klien], terkait [jasa/barang], nilai [jumlah]. Teks penawaran: [teks lengkap].

Periksa: deskripsi jasa (apakah cukup detail untuk mencegah permintaan tambahan gratis?), hal yang dikecualikan, syarat penentu (DP diterima, akses lokasi, validasi data), masa berlaku harga, estimasi waktu (apakah mengikat atau perkiraan), termin pembayaran dan denda telat, referensi ke S&K utama, syarat perubahan lingkup kerja (addendum/biaya tambahan).

Format: daftar komitmen yang tertulis, kalimat berisiko dengan usulan revisi, poin yang kurang sesuai prioritas, dan versi draf yang diperbaiki. Tandai jika ada perbedaan aturan jika klien adalah individu (konsumen).

Susun draf Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Tugas antara [penyedia] dan [klien] untuk [tugas: konsultasi, pendampingan, jasa rutin]. Poin yang disepakati: lingkup [deskripsi], durasi [lama], harga [nilai dan termin], kontak person [nama], hal yang dikecualikan: [exclusions].

Struktur: objek dan latar belakang singkat, detail lingkup kerja dengan hasil akhir (deliverables) dan kriteria penerimaan, apa yang di luar lingkup (harus spesifik), kewajiban klien (data, akses, validasi cepat), jadwal/milestone, harga dan pajak (PPN), cara ubah lingkup (biaya tambahan), durasi dan cara berhenti lebih awal, kerahasiaan.

Nada profesional dan lugas; dokumen harus mudah dipahami kedua pihak tanpa kamus hukum. Maksimal dua halaman. Akhiri dengan daftar klausul yang perlu dicek pengacara jika nilai proyek besar.

Bantu perusahaan menyiapkan kontrak kerja sama dengan freelancer. Siapkan poin-poin yang harus diatur; draf final divalidasi pengacara.

Konteks: [perusahaan] ingin menunjuk [freelancer, profesi] untuk proyek: [proyek], durasi [lama], anggaran [jumlah], lokasi kerja [remote/kantor], menggunakan alat [kantor/sendiri].

Tinjau poin penting: deskripsi proyek berdasarkan hasil akhir (bukan jam kerja), kemandirian freelancer dalam mengatur cara kerja, alat yang digunakan, penegasan bukan hubungan kerja/karyawan (risiko ketenagakerjaan), pengalihan HAKI atas hasil kerja secara tertulis, kerahasiaan, syarat pembayaran dan invoice, verifikasi legalitas (NPWP/NIB), durasi dan cara pemutusan, serta larangan pembajakan karyawan (non-solicitation).

Format: checklist penjelasan per poin, kalimat yang harus dihindari agar tidak dianggap 'karyawan tetap terselubung', dan pertanyaan untuk pengacara.

Bantu freelancer menganalisis kontrak dari klien. Tandai poin kewaspadaan dan siapkan strategi negosiasi; untuk proyek besar, tetap disarankan cek ke pengacara.

Saya adalah [profesi] dan [klien] menawarkan kontrak untuk [proyek]: [teks kontrak]. Prioritas saya: [misal: dibayar cepat, hak cipta tetap di saya, bisa ambil klien lain].

Analisis berdasarkan kepentingan saya: termin pembayaran (DP, denda telat, nasib invoice jika proyek stop), lingkup kerja dan cara menangani revisi/permintaan tambahan, klausul HAKI (apa yang dialihkan, apakah alat/template saya tetap milik saya?), eksklusivitas yang menghambat klien lain, batasan tanggung jawab (jangan sampai ganti rugi melebihi nilai kontrak), terminasi (jangan sampai klien bisa stop tanpa bayar), dan non-solicitation.

Format: tabel per klausul (oke, negosiasi, bahaya), usulan kalimat revisi, dan 3 poin harga mati yang harus dipertahankan.

Bantu perusahaan mengatur verifikasi profil calon klien, vendor, atau mitra sebelum tanda tangan. Strukturkan pengecekan dokumen publik yang masuk akal; ini bukan audit menyeluruh.

Konteks: [perusahaan] akan [jenis komitmen: beri tempo bayar, kontrak jangka panjang, bayar DP besar] kepada [target], dengan nilai [jumlah]. Informasi yang sudah ada: [data].

Buat checklist verifikasi: legalitas (cek NIB di OSS, AHU untuk pengurus), usia perusahaan dan perubahan terakhir (ganti direksi/alamat yang terlalu sering), status pajak (jika perlu), riwayat sengketa publik (cek SIPP pengadilan), konsistensi profil media sosial/web dengan kenyataan, reputasi online, dan untuk vendor: minta dokumen K3 atau sertifikasi terkait jika relevan.

Format: tabel pengecekan dengan sumber informasinya, tanda bahaya (red flags) yang mengharuskan syarat diperketat (minta DP 100%, jaminan personal), dan matriks keputusan: lanjut, lanjut dengan syarat, atau tolak.

Bantu pendiri bisnis menyiapkan pilihan bentuk badan usaha. Strukturkan pemikiran dan pertanyaan; keputusan akhir harus diambil bersama konsultan pajak atau pengacara karena terkait aset pribadi.

Proyek saya: [bidang], mulai [sendiri/bersama, pembagian saham], estimasi omzet tahun pertama [jumlah], butuh investor/pendanaan [ya/tidak], status saat ini [karyawan/pengangguran/pebisnis], aset pribadi yang ingin dilindungi [gambaran umum].

Strukturkan perbandingan opsi di Indonesia (PT, PT Perorangan, CV, atau Firma) berdasarkan kriteria: tanggung jawab hukum (harta pribadi aman?), kemudahan operasional, pajak perusahaan, kemampuan menarik investor, biaya pendirian, dan kredibilitas di mata klien/bank.

Format: tabel perbandingan per kriteria sesuai data saya; 8 pertanyaan kritis untuk pengacara/notaris; dokumen yang harus disiapkan. Jangan berikan angka pasti pajak/iuran: arahkan ke profesional.

Bantu para pendiri menyiapkan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders' Agreement). Strukturkan topik dan opsinya; penyusunan draf tetap oleh pengacara.

Konteks: [perusahaan], [jumlah] pemegang saham dengan porsi [persentase], bidang [usaha]. Situasi khusus: [misal: ada pendiri operasional vs investor, setoran modal beda, rencana fundraising].

Buat daftar topik yang harus diputuskan: tata kelola (siapa direksi/komisaris, keputusan apa yang butuh suara mayoritas mutlak), komitmen pendiri (waktu kerja, eksklusivitas, non-kompetisi), masuknya pemegang saham baru (hak persetujuan), keluar dari perusahaan (hak beli pertama/pre-emptive, tag-along/drag-along, nasib saham jika pendiri mengundurkan diri/meninggal), solusi jika terjadi kebuntuan (deadlock), cara penentuan nilai saham, dan kerahasiaan.

Untuk setiap topik: jelaskan opsi umum dan konsekuensinya dengan skenario contoh, serta pertanyaan untuk diputuskan. Akhiri dengan 5 topik paling rawan konflik untuk dibahas lebih dulu.

Bantu pemilik bisnis menyiapkan proses pengalihan saham. Atur persiapannya; proses eksekusi wajib melibatkan pengacara dan notaris.

Konteks: [saya menjual / saya membeli] [persentase] saham [perusahaan] dengan harga estimasi [jumlah]. Pihak lawan: [profil]. Tahap saat ini: [diskusi, LOI, negosiasi].

Siapkan: daftar dokumen yang harus dikumpulkan/diminta (Anggaran Dasar terbaru, laporan keuangan 3 tahun terakhir, kontrak utama, daftar sengketa, daftar hutang/jaminan), pertanyaan kunci sebelum negosiasi (persetujuan RUPS, jaminan aset/kewajiban/representations & warranties dan durasinya, termin bayar, nasib hutang piutang pemegang saham, masa transisi), dan poin kewaspadaan sesuai posisi saya sebagai [penjual atau pembeli].

Format: checklist dokumen, daftar pertanyaan sesuai urutan diskusi, timeline umum proses pengalihan, dan hal yang wajib diserahkan ke ahli (aspek pajak pengalihan, draf jaminan).

Bantu perusahaan menyiapkan pendaftaran merek di Indonesia (DJKI). Siapkan kerangka analisis; pendaftaran bisa mandiri tapi disarankan lewat konsultan HKI jika merek sangat berharga.

Proyek: daftar [nama, logo, atau keduanya] untuk bisnis [produk/jasa], atas nama [perusahaan/pribadi]. Target wilayah: [Indonesia, luar negeri].

Pandu saya: verifikasi ketersediaan (cek kemiripan nama/ucapan di database merek, cek nama domain, cek penggunaan nyata di pasar), kriteria merek yang bisa diterima (punya daya pembeda, bukan kata umum/deskriptif, tidak melanggar kesusilaan), pilihan kelas barang/jasa yang tepat sesuai bisnis saat ini dan rencana 5 tahun ke depan, pilihan merek kata vs merek lukisan, serta estimasi biaya resmi.

Format: checklist verifikasi, usulan deskripsi barang/jasa untuk divalidasi, risiko yang terdeteksi pada merek saya, dan pertanyaan untuk konsultan HKI jika ada keraguan kesamaan.

Bantu kreator atau perusahaan mengatur perlindungan karya. Jelaskan mekanismenya secara umum; untuk sengketa besar, pengacara HKI wajib dilibatkan.

Karya terkait: [jenis: software, desain, konten, metode, identitas visual]. Situasi: [sedang dibuat, akan rilis, sudah ditiru orang]. Kontributor: [karyawan, freelancer, co-founder].

Jelaskan apa yang melindungi karya ini tanpa daftar resmi (Hak Cipta muncul otomatis saat karya nyata) dan apa yang butuh pendaftaran (Merek, Desain Industri, Paten), sesuai kasus saya. Atur pengumpulan bukti kepemilikan dan tanggal: pencatatan ciptaan, penyimpanan draf/versi terdahulu, pengiriman email ke diri sendiri (sebagai bukti waktu), kontrak tertulis dengan kontributor (hak cipta freelancer tidak pindah otomatis tanpa perjanjian tertulis).

Format: rencana aksi prioritas dengan penjelasan fungsi dan urgensinya, kesalahan umum (rilis sebelum proteksi, tidak ada kontrak tertulis), dan kapan harus ke profesional.

Bantu perusahaan mengamankan penggunaan konten milik pihak lain. Berikan aturan praktis umum; kasus sengketa diputuskan dengan pengacara.

Konteks: [perusahaan] menggunakan atau ingin menggunakan [jenis konten: foto internet, stock image, musik video, kutipan artikel, konten AI, foto klien/staf] untuk [tujuan: web, medsos, iklan, presentasi].

Untuk setiap jenis konten, jelaskan: prinsip dasar (karya orang tidak boleh dipakai tanpa izin meski ada di internet), cakupan lisensi stock image (komersial, edit, batas jumlah tayang), aturan orang dalam foto (hak potret/model release, izin tertulis), konten lisensi terbuka (Creative Commons dan syarat atribusinya), serta ketidakpastian hukum konten buatan AI saat ini.

Format: tabel penggunaan (boleh, boleh dengan syarat, hindari), contoh format pencatatan sumber konten, draf surat izin penggunaan foto (model release), dan panduan singkat untuk tim marketing.

Bantu perusahaan meninjau kampanye marketing sebelum rilis. Tandai poin sensitif; keputusan berisiko wajib divalidasi pengacara.

Kampanye oleh [perusahaan]: [deskripsi: pesan, media, mekanisme promo, undian/giveaway, testimoni, perbandingan harga]. Target: [individu, profesional]. Konten: [tersedia].

Tinjau: klaim pesan (apakah janji angka/superlatif bisa dibuktikan? iklan menyesatkan dilarang UU Perlindungan Konsumen), perbandingan dengan kompetitor (syarat ketat, harus faktual), informasi wajib sesuai media (syarat promo, durasi, stok), mekanisme undian (izin Kemensos/Dinas Sosial jika perlu, kejelasan aturan), penggunaan testimoni (keaslian, dilarang testimoni palsu), kerja sama influencer (transparansi iklan/endorse).

Format: tabel per poin (aman, perlu koreksi, cek pengacara), draf revisi teks, dan checklist untuk kampanye berikutnya.

Bantu perusahaan mengatur praktik prospek sales mereka. Jelaskan aturan umum di Indonesia (UU ITE, UU PDP) dan praktiknya; skema khusus divalidasi ahli kepatuhan.

Konteks: [perusahaan] melakukan prospek ke [target: bisnis, individu] melalui [saluran: email, telepon, WhatsApp, LinkedIn]. Sumber kontak: [asal: database sendiri, beli data, scraping, pameran]. Volume: [jumlah].

Jelaskan per saluran dan target prinsip yang berlaku: perbedaan B2B dan B2C untuk email/WA (kewajiban persetujuan/opt-in vs keberatan/opt-out), identitas pengirim yang jelas, cara berhenti berlangganan yang mudah, aturan jam telepon/WA marketing, risiko penggunaan data hasil scraping atau beli database.

Format: tabel saluran x target dengan aturan dan syaratnya, draf prosedur untuk tim sales (checklist sebelum blast, manajemen blacklist, durasi simpan data), dan praktik saat ini yang harus segera diperbaiki berdasarkan deskripsi saya.

Bantu pemilik e-commerce memeriksa tampilan harga mereka. Tandai ketidaksesuaian dengan aturan perlindungan konsumen di Indonesia; kasus ragu-ragu cek ke profesional.

Toko: [situs], menjual [produk] ke [individu/bisnis]. Praktik saat ini: [deskripsi: tampilan harga, promo jalan, cara diskon, harga coret, flash sale, biaya kirim].

Tinjau: kejelasan harga total (termasuk pajak/PPN, biaya kirim jelas sebelum bayar), harga coret (kewajaran harga sebelum diskon, dilarang menaikkan harga dulu baru diskon), klaim 'termurah' atau 'stok terbatas' (harus jujur, urgensi palsu adalah praktik menyesatkan), flash sale dan countdown timer, tampilan biaya tambahan yang tersembunyi, informasi ketersediaan stok.

Format: tabel praktik (aman, meragukan, perbaiki) dengan usulan perbaikan, risiko hukum secara umum, dan checklist validasi sebelum membuat promo baru.

Bantu pemilik e-commerce mengatur manajemen retur dan refund bagi konsumen. Jelaskan sistemnya secara umum; S&K final divalidasi pengacara.

Toko: [situs] menjual [produk/jasa] ke individu di [Indonesia]. Situasi saat ini: [apa yang ada: kebijakan retur di web, formulir, proses refund].

Strukturkan sistem: informasi sebelum beli yang jelas (kebijakan retur, durasi, siapa tanggung ongkir retur), pengecualian retur (produk custom, barang higienis yang segelnya buka, produk digital), formulir atau cara pengajuan, tenggat waktu refund setelah barang diterima kembali, penanganan barang retur yang rusak oleh pembeli.

Format: alur pelanggan dari pengajuan hingga refund, dengan waktu, penanggung jawab internal, dan draf pesan ke klien; poin S&K yang harus diubah; kesalahan yang rawan sengketa. Semuanya harus divalidasi pengacara.

Bantu perusahaan merespon ulasan online yang dianggap merugikan. Identifikasi masalah dan siapkan langkah bertahap; langkah hukum (UU ITE) membutuhkan pengacara dan bukti yang kuat.

Ulasan: [teks ulasan], di [platform] oleh [penulis: klien, anonim, diduga kompetitor]. Fakta versi saya: [versi saya, dengan bukti].

Analisis dulu sifat ulasan: kritik tajam tapi sah (kebebasan berpendapat klien kecewa), tuduhan faktual palsu yang bisa dibuktikan salah, penghinaan/kata kotor, ulasan mencurigakan (bukan klien, dugaan persaingan curang). Sesuaikan respon dengan kategori ini.

Siapkan tahapan: jawaban publik yang profesional (buat drafnya: sopan, tidak buka data rahasia, fokus ke pembaca lain), laporan ke platform sesuai aturan mereka (siapkan argumen lapor), surat resmi ke penulis jika identitas jelas, pengamanan bukti (screenshot tersertifikasi jika perlu). Akhiri dengan tanda kapan harus lapor polisi/pengacara.

Susun draf surat teguran kontrak dari [perusahaan] kepada [mitra] yang tidak menjalankan kewajiban dengan benar: [pelanggaran: telat terus, hasil tidak sesuai, pekerjaan tidak lengkap]. Kontrak terkait: [nomor, tanggal, pasal relevan]. Riwayat teguran informal: [chat, email, tanggal].

Target: surat yang lebih tegas dari sekadar komplain tapi belum menjadi somasi resmi, untuk menjaga hubungan sambil membangun bukti tertulis.

Struktur: pengingat pasal kontrak dengan kutipan, penjelasan faktual pelanggaran disertai tanggal dan referensi teguran sebelumnya, dampak buruk bagi perusahaan saya, permintaan perbaikan dengan tenggat waktu masuk akal, ajakan diskusi untuk solusi, pernyataan reservasi hak untuk langkah lanjut tanpa kata 'Somasi'.

Nada tegas, faktual, tidak mengancam. Maksimal satu halaman. Tandai kapan harus berubah menjadi somasi resmi dan melibatkan pengacara.

Bantu saya mengatur pemantauan hukum dan regulasi untuk [perusahaan], [bidang], [skala]. Topik berdampak: [bidang: perlindungan konsumen, data pribadi, ketenagakerjaan, aturan sektoral, pajak]. Waktu tersedia: [misal: 1 jam per bulan]. Penanggung jawab: [peran].

Rancang sistem yang proporsional: identifikasi sumber terpercaya (situs JDIH kementerian terkait, OJK/BI/Kominfo, newsletter hukum, tanpa sebut nama dokumen spesifik), frekuensi dan format laporan singkat, kriteria penyaringan (dampak langsung butuh aksi, dampak jangka menengah, sekadar info), alur keputusan jika ada aturan baru (siapa analisis, siapa eksekusi, bantuan ahli untuk hal kompleks).

Format: sistem lengkap dalam satu halaman, template catatan bulanan 3 bagian, dan daftar sumber awal untuk bidang saya, untuk dilengkapi rekomendasi pengacara/akuntan saya.

Bantu saya membangun daftar kontrak (contract registry) untuk [perusahaan]. Daftar kontrak: [inventaris kasar: sewa, asuransi, vendor, langganan, kontrak klien, pinjaman, dengan tanggal yang diketahui].

Rancang: struktur daftar dengan kolom penting (para pihak, objek, tanggal tanda tangan, durasi, jatuh tempo, perpanjangan otomatis atau tidak, masa pemberitahuan terminasi, batas waktu putus kontrak, nilai tahunan, kontak person, lokasi file), sistem klasifikasi file (folder, aturan nama file, simpan dokumen asli), mekanisme pengingat (kapan alarm bunyi sebelum batas waktu, menghitung masa pemberitahuan plus waktu diskusi), dan ritual tinjauan (frekuensi, pertanyaan untuk kontrak yang mau habis: lanjut, nego ulang, atau putus).

Isi daftar dengan data inventaris saya, tandai [PERLU DATA] untuk yang kurang, dan tandai kontrak yang batas waktunya sudah dekat atau lewat.

Bantu pemilik bisnis menata delegasi wewenang di perusahaannya. Strukturkan sistemnya; dokumen delegasi formal (terutama terkait keuangan/hukum) wajib dibuat pengacara.

Konteks: [perusahaan], [jumlah staf], [organisasi: cabang, divisi, manajer]. Situasi saat ini: [siapa tanda tangan apa saat ini, apa yang berjalan tanpa aturan tertulis]. Alasan penataan: [alasan].

Buat: pemetaan tindakan yang mengikat perusahaan (PO dan pembelian, penawaran dan kontrak klien, rekrutmen dan sanksi, pembayaran/transfer, urusan bank) dengan pelaksana saat ini; usulan matriks delegasi per peran dengan batas nominal rupiah dan prinsip validasi ganda (dua tanda tangan) di atas nilai tertentu; syarat delegasi sah (penerima kompeten, punya otoritas, tertulis dan diterima); manajemen praktis (daftar delegasi, update jika ganti orang, info ke bank).

Format: matriks tindakan x peran x batas nilai, daftar anomali saat ini yang harus diperbaiki, dan delegasi yang wajib dibuatkan drafnya oleh pengacara.

Bantu pemilik bisnis menyiapkan RUPS Tahunan pengesahan laporan keuangan. Atur persiapan secara umum; formalitas detail tergantung Anggaran Dasar, cek kembali ke notaris/pengacara/akuntan.

Perusahaan: [PT/CV], tutup buku [tanggal], [jumlah] pemegang saham, aturan AD/ART [misal: waktu pemanggilan, kuorum, boleh online/tidak]. Topik tahun ini: [pengesahan laporan, pembagian laba/dividen, gaji direksi, transaksi afiliasi, keputusan lain].

Susun: timeline mundur dari hari RUPS hingga pelaporan (siapkan laporan dengan akuntan, draf laporan tahunan, pemanggilan sesuai jadwal, pelaksanaan, notulen/berita acara, pendaftaran ke Kemenkumham), daftar dokumen yang disiapkan dan penanggung jawabnya, agenda rapat dengan draf teks resolusi, dan poin kewaspadaan (transaksi dengan pengurus, batas waktu pengesahan, tanda tangan BA). 

Tandai [CEK AD/ART] setiap elemen yang bergantung pada aturan spesifik perusahaan saya, dan daftar pertanyaan untuk konsultan hukum.